You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dinas KPKP Akan Rutin Pantau Ketersediaan Pasokan Tahu dan Tempe di Pasaran
photo Doc - Beritajakarta.id

Dinas KPKP Rutinkan Monitoring Tahu dan Tempe di Pasaran

Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta akan terus meruntinkan pemantauan ketersediaan pasokan tahu dan tempe di pasaran.

Harapan kita tahu dan tempe di DKI Jakarta tersedia dengan harga yang terjangkau

Langkah tersebut dilakukan sebagai respon cepat pemerintah dalam menyikapi gejolak harga kedelai yang berimbas pada kenaikan harga tahu dan tempe di Ibu Kota.

"Harapan kita tahu dan tempe di DKI Jakarta tersedia dengan harga yang terjangkau," ujar Suharini Eliawati, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Jumat (8/1).

Dinas KPKP Targetkan Vaksinasi 33.400 Ekor HPR Tahun Ini

Eli menuturkan, di Provinsi DKI Jakarta sendiri tercatat jumlah pengrajin kedelai ada 5.274 orang. Sementara kebutuhan kedelai untuk wilayah ini per bulannya sekitar 5.000-6.000 ton.

"Harga normal Rp 9.200 hingga 9.500 per kilogram. Seddangkan harga OP Rp 8.500 per kilogram," ungkapnya.

Menurut Eli, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta untuk merutinkan pemantauan ketersediaan tahu dan tempe di pasaran, baik pasar tradisional maupun pasar modern.

"Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan dari Kementerian Pertanian (Kementan) agar kebutuhan kedelai tercukupi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1168 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati